PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN – PKBL & UMKM

PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.

Pada saat ini hampir semua BUMN memiliki program PKBL, seperti BUMN di lingkungan di departemenpertanian : PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang tersebar di seluruh Indonesia. BUMN di lingkungan departemen pertambangan dan energi :PKBL Pertamina, PN. Timah, dan lainnya. Masih banyak lagi seperti PT Sucofindo,PKBL T.Telkom, Angkasa Pura, PT Pelabuhan Indonesia.  Demikian pula PKBL di kalangan perbanakan, seperti PKBL Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN dan lainnya

Program PKBL ini dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM yang lokasinya berdekatan dengan lokasi BUMN. Persyaratan untuk bermitra dengan BUMN dalam mendapatkan pinjaman modal relatif lebih sederhana, lebih murah, dan lebih cepat apabila dibandingkan dengan pinjaman melalui Bank. Tingkat biaya bunga pinjaman yang dibebankan kepada UMKM relatif rendah berkisar antara 6 persen s/d 8 persen per tahun.

Tata cara / Persyaratan Pinjaman Program Kemitraan

Bagi pelaku UMKM yang ingin bermitra dengan BUMN berikut ini adalah tata cara/persyaratan pinjaman, namun terdapat beberapa perbedaan untuk setiap BUMN, akan tetapi secara umum persyaratan pinjaman adalah sebagai berikut :

1) Mengajukan proposal permohonan pinjaman yang memuat :

a) Data pribadi sesuai KTP

b) Data Usaha (bentuk usaha, alamat usaha, mulai mendirikan usaha, jumlah tenaga kerja, dsb)

c) Data Keuangan meliputi Laporan Keuangan/Catatan Keuangan 3 (tiga) bulan terakhir,

d) Rencana Penggunaan Dana Pinjaman

2) Melampirkan :

a) Fotocopy KTP Suami/Istri atau identitas lainnya.

b) Fotocopy Kartu Keluarga.

c) Pas Photo ukuran 3×4

d) Ijin Usaha / Surat Keterangan Usaha dari pihak yang berwenang.

e) Gambar / Denah Lokasi Usaha.

f) Fotocopy Rekening Bank / Buku Tabungan.

g) Laporan Keuangan Sederhana (diisi pada formulir aplikasi).

h) Surat Pernyataan tidak sedang mendapatkan pinjaman Kemitraan dari BUMN lain.

Bentuk Program Kemitraan BUMN dengan UMKM

Bentuk Program Kemitraan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM adalah pemberian pinjaman untuk modal kerja dan investasi produktif, pinjaman khusus.BUMN juga melakukan pendampingan kepada UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha. Secara rinci bentuk program kemitraan BUMN dengan UMKM adalah :

1) Pemberian pinjaman untuk modal kerja dan/atau pembelian Aktiva Tetap Produktif;

2) Pinjaman khusus bagi UMK yang telah menjadi binaan yang bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha UMK Binaan.

3) Program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas (capacity building) UMK binaan dalam bentuk bantuan pendidikan/pelatihan, pemagangan, dan promosi.

4) Capacity Building diberikan di bidang produksi & pengolahan, pemasaran, SDM, dan teknologi. Dana capacity building bersifat hibah dan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan UMK Binaan.

Jenis Usaha yang Dibiayai Program Kemitraan BUMN dengan UMKM

Pada prinsipnya semua jenis usaha yang produktif dari semua sektor ekonomi (industri/ perdagangan/ pertanian/ perkebunan/ perikanan/ jasa/ lainnya)dapat bermitra dan dibiayai oleh BUMN. Baik itu usaha yang menghasilkan barang atau produk maupun usaha berbentuk jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Memiliki kriteria sebagai usaha kecil (termasuk usaha mikro),yaitu memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1 milyar; Ketentuan ini disesuaikan dengan Undang Undang No 20 Tahun 2008.

b) Milik Warga Negara Indonesia;

c) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;

d) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;

e) Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;

f) Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;

g) Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable).

Demikianlah informasi singkat mengenai Priogram PKBL BUMN yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dimanapun berada, terutama yang berdekatan dengan lokasi BUMN berada. Infromasi lanjutan akan Penulis paparkan pada tulisan-tulisan berikutnya, Insya Allah. Namun untuk lebih jelasnya, para pelaku UMKM dapat menghubungi langsung bagian PKBL yang ada di setiap BUMN, minta penjelasan rinci dari mereka.

Semoga bermanfaat. Selamat berkarya. Jayalah UMKM Indonesia.(http://usaha-umkm.blog.com/tag/pkbl-bumn/)