Daerah dan Masyarakat Dilecehkan

Serambi-Meulaboh
Eksploitasi hutan yang dilakukan perusahaan pemegang HPH dan IPK yang
beroperasi di Kabupaten Aceh Barat, mendapat sorotan dari kalangan
anggota dewan setempat. Karena keberadaan perusahaan bergerak di
bidang perkayuan itu, dinilai tidak ada manfaatnya sehingga
kepentingan daerah dan masyarakat sering dilecehkan.
Penilaian itu disampaikan Panitia Anggaran DPRD Aceh Barat, Selasa
(13/6) dalam pertemuan dan tatap muka dengan jajaran Dinas Kehutanan
setempat dan Unit PT Inhutani IV Aceh. Pertemuan yang dipimpin Ketua
DPRD Aceh Barat Drs Sofyan S Sawang itu, sempat tegang karena jawaban
dari Kepala Unit PT Inhutani Aceh Ir Rinhandoko tidak nyambung dengan
pertanyaan dewan.
Pertemuan dan tatap muka itu berlangsung selama lima jam mulai dari
pukul 09.00 - 14.00 WIB. Ketua DPRD Drs Sofyan S Sawang, sempat
menskor sidang selama 15 memberi kesempatan kepada PT Inhutani untuk
mempersiapkan jawaban pertanyaan yang disampaikan dewan.
Dari pernyataan yang disampaikan Panitia Anggaran DPRD Aceh Barat,
titik permasalahan adalah menyangkut kontribusi dan tindak pelanggaran
yang dilakukan perusahaan HPH dan IPK yang beroperasi di wilayah itu.
"Jika kejanggalan dan kesalahan yang dilakukan pengusaha HPH dan IPK
plus jajarannya tidak diperbaiki, sebaiknya operasional seluruh
perusahaan yang bergerak di bidang eksploitasi hutan di Aceh Barat
dihentikan," kata T Mursalin SH, anggota Panitia Anggaran DPRD Aceh
Barat.
Sementara Ketua Fraksi PAN Nyak Agus BA, Ketua Fraksi PPP Fadli MA dan
Ketua Fraksi PDI-P Jerry Ridwan dalam kesempatan itu juga menyoroti
tentang operasional PT Inhutani dan pengusahaan HPH dan IPK di Aceh
Barat.
"Yang mengheran selama 12 tahun PT Inhutani beroperasi di Aceh Barat,
hanya Rp 8 juta baru memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat
setempat," tandas Nyak Agus.
Dibandingkan keutungan yang berhasil diperoleh perusahaan BUMN itu
dari sumber hutan di Aceh Barat yang jumlahnya mencapai puluhan
milyar, konstribusi yang diberikan itu tidak ada artinya dan sangat
kecil. "Jika sistem lama masih dipertahankan, operasional PT Inhutani
di Aceh Barat ditolak saja," kata Fadli MA.
Ketua Fraksi PDI-P Jerry Ridwan dalam kesempatan itu, juga
mempertanyakan sumbangan pihak ketiga bersumber dari perusahaan HPH,
IPK, PT Ihutani terhadap kabupaten Aceh Barat. "Sudah selayaknya hasil
hutan yang dikeruk selama ini dikembalikan ke daerah sebesar 1 persen
diluar kewajiban lain," katanya.
Pendapat yang sama juga diungkapkan anggota Panitia Anggaran lain
seperti Tarmizi, Kaswir, Arsyad Kadam, Tjut Agam, Safari Yunus dan Tgk
Syibram. Kalangan anggota Dewan mengharapkan agar ke depan, praktek
kotor perusahaan HPH, IPK plus pengusaha perkayuan lain semasa orde
baru dikikis habis. "Pengrusakan dan pengerukan hutan di Aceh Barat
sudah tak terkendali dan perlu dicari solusi untuk dituntaskan," kata
Ketua DPRD Aceh Barat Drs Sofyan S Sawang.
Menanggapi pertanyaan anggota Panitia Anggaran DPRD Aceh Barat, Kadis
Kehutanan setempat Ir Drs Iskandar Yusuf menyatakan pihak Pemda sudah
menyurati Mentri Kehutanan agar dana IHH dan Reboisasi yang disetor ke
pusat agar dapat dikembalikan ke daerah sebesar 32 persen. "Sekarang
kita sedang mengupayakan sumber tidak mengikat dikutip dari perusahaan
HPH dan IPK untuk menambah penerimaan PAD," katanya.
Khusus menyangkut pengawasan hutan dan pembinaan masyarakat di sekitar
areal HPH, Kadis Kehutanan Aceh Barat itu berjanji terus berupayakan
untuk mengawasan lebih ketat. Sehingga keberadaan perusahaan yang
bergerak di bidang perkayuan di Aceh Barat benar-benar bermanfaat bagi
masyarakat. "Mari bersama-sama kita mencari jalan terbaik sehingga
kehadiran perusahaan itu bisa membantu dan memberi kontribusi kepada
masyarakat dan daerah," harapnya.
Sementera Kepala Unit PT Inhutani IV Aceh Ir Rinhandoko didampingi
Kaur Produksi Aceh Barat Ir Sarwan, menyatakan sebagai sebuah
perusahaan BUMN tidak pernah melalaikan kewajiban pembayaran kepada
negara sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Realisasi
pembayaran kewajiban, hingga posisi Mei 2000 PT Inhutani sudah
membayarnya kepada negara Rp 16.157.084.392.
Menyinggung masih minimnya kontribusi terhadap masyarakat dan daerah,
pimpinan PT Inhutani itu berjanji akan menyampaikan masalah itu kepada
pihak yang lebih atas. "Semua saran dan pendapat anggota dewan kami
terima untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih atas," janjinya.
Khusus masalah agar PT Inhutani dalam pengelolaan IPK dapat
berkerjasama dengan koperasi setempat dan ikut memberdayakan
masyarakat sekitar areal, Rinhandoko menyatakan suatu masukan yang
perlu dipertimbangan. "Hasil pertemuan ini akan saya teruskan kepada
pimpinan. Tindaklanjutnya masih menunggu jawaban dari atas,"
ujarnya.(zah)
Sumber: www.hamline.edu

ZONA INVESTMENT

ZONA INVESTASI

Informasi terkini dari wilayah ACEH,INDONESIA Dengan Info Kontak 085296617353 dan Email aa_aceh@yahoo.co.id atau andri.abdya@yahoo.com

Zona investasi dari wilayah aceh yang sekarang mendapatkan 2 titik tambang untuk Emas sudah siap produksi yang sekarang lagi mencari investor dari dalam mahupun dari luar aceh untuk yang berminat bisa mengghubungi Andri di Info aa_aceh@yahoo.co.id Atau di Hp 085296617353. dan batas waktu maksimal sampai bulan 7, 2010 bagi yang berminat untuk menjadikan investor harap menghubungi segera.

Dalam hal ini bisa juga melakukan penggalian dengan menggunakan perusahaan sendiri atau membina perusahaan yang telah kami bentuk.

Untuk Informasi Lebih Lanjut dapat

Menghubungi Kami segera.

ANDRI

085296617353

KARAKTERISTIK KLASTER IKM

Dari sisi internal, setidaknya ada 4 karakteristik Klaster IKM yang terukur, yaitu:

a. Adanya konsentrasi perusahaan dalam suatu wilayah (spatial)

b. Adanya interaksi antar perusahaan

c. Kombinasi sumber daya dan kompetensi anrat perusahaan yang berinteraksi

d.Pembentukan dan interaksi antar usaha yang di wujudkan dalam bentuk institusi pendukung yang berfungsi membantu klaster secara keseluruhan

Dari sisi eksternal, ada 3 karakterisrtik yang dapat terukur yaitu:

a. Adanya spesialisasi ekonomi, dalam batas-batas tertentu dari aktifitas-aktifitas yang berhubungan.

b. Adanya compitisi, atau daya saing yang lebih baik dalam kontex dinamis dan global, misalnya berhubungan erat dengan inovasi dan adopsi teknologi.

c. Adanya identitas kelompok, yang relevan dengan pelaku usaha dan organisasi didalam klaster didalam mupun yang diluar klaster.

Upaya pengelolaan lingkungan yang melibatkan IKM dapat dilakukan secara individual disetiap pelaku usaha dan dapat pula dengan pendekatan klaster. Upaya pengelolaan secara individu dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha, sehingga sumber daya dan biaya yang terkait dengan upaya ini bersumber dari masing-masing individu.

Selain dilakukan secara individual, upaya pengelolaan lingkungan ada yang dilakukan dengan pendekatan klastersecara bersama-sama, baik oleh seluruh atau sebagian besar pelaku usaha dalam klaster. Upaya pengelolaan lingkungan denga pendekatan klaster mempunyai beberapa kelebihan dibandinkan upaya pegelolaan secara individu.kelebihan itu antara lain:

1. Efisiensi

Upaya pengelolaan lingkungan membutuhkan biaya dan sumberdaya, dengan pendekatan klaster biaya dan sumberdaya ini bisa disediakan secara bersama-sama sehingga beban masing-masing pelaku usaha yang terlibat menjadi lebih ringan.

2. Efektifitas

Permasalahan lingkungan dalam sebuah industry yang sejenis atau saling berkaitan cenderung memiliki kesamaan.Beberapa permasalahan ini membutuhkan penanganaan secara serempak untuk memberikan dampak perbaikan yang memadai.

3. Efek kebersamaan

Secara psikologis pendekatan pengelolaan lingkungan secara klaster dapat menghilangkan kesan ‘bersalah’ bagi pelaku usaha yang melakukan pengelolaan lingkukan secara individu.Pelaku usaha sering merasa dihakimi ketika mereka mengelola lingkungan sendirian sedangkan pelaku usaha lain disekitarnya tidak melakukan.

4. Efek control social

Pendekatan secara klaster akan memunculkan kontrol sosial oleh para pelaku usaha didalamnya. Kesadaran untuk turut serta dalam uaya pengelolaan akan timbul karena rasa ‘rikuh’ dan ‘sungkan’ dengn pelaku usaha lain yang telah turut serta.

KISRUH MBAH PRIUK

tragedi priuk kembali terjadi tahun ini, insiden terjadi akibat adanya penggusuran makam tokoh ternama penyebaran agama islam abad-18 yang dikenal oleh warga sekitar dengan sebutan Mbah Priuk..

Penggusuran bermula dengan bentrokan warga dengan satpol PP yang saling mengusir terjadi di daerah Koja, jakarta utara. Akibatnya puluhan orang dari kedua pihak mengalami luka-luka. Komnas HAM mengatakan ada pelanggaran HAM dalam bentrokan tersebut.

MENOLAK NEOLIBERALISME dan MENEGAKKAN KEMANDIRIAN INDUSTRI NASIONAL

Kuliah Umum "Quo vadis industri indonesia"
Badan eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Industri Kementrian Perindustrian RI Jakarta.
Sumber : Bapak PROF. SRI EDI SWASONO

Sub materi :
1. Kerakyatan, Demokrasi PolItik dan Demokrasi Ekonomi.
2. Liberalisme dan kesadaran Geografi.
3. Asean-China Free Trade Agreement.
4. Strategi Pembangunan: Pendekatan Akademis Strukturalistik